Kinerja PNS tidak berbanding lurus dengan Visi, Misi Instansi Pemerintah

Hermes Hotel Banda Aceh, 8 – 10 Juli 2019, Salah satu Mandat UU ASN Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, baru saja diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Ada beberapa hal penting dalam Peraturan Pemerintah ini salah satunya terkait tersedianya informasi penilaian kinerja dari hulu sampai ke hilir. Informasi penilaian kinerja ini nantinya digunakan sebagai pengembangan karier, dasar pembayaran tunjangan kinerja, dan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja instansi pemerintah.

Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN (Haryomo Dwi Putranto), dalam kesempatan ini beliau menyampaikan beberapa hal terkait Penilaian Kinerja. Manajemen Kinerja dalam PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tidak mengatur secara lengkap tentang penilaian kinerja, demikian juga PP 46 Tahun 2011 masih perlu penyempurnaan terkait penilaian kinerja PNS seperti sebagian besar yang dinilai masih attitude, tools belum ada untuk menilai kinerja secara objektif, prestasi kerja hanya sekedar untuk naik pangkat. Wilayah kerja BKN Regional XIII untuk pelaporan kinerja melalui e-Lapkin mengalami penurunan, ditahun 2017 sebesar 70,8 % menjadi 50% ditahun 2018. Setelah kegiatan ini diharapkan agar pelaporan kinerja pegawai yang menggunakan aplikasi e-lapkin menjadi menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Dalam kegiatan ini juga hadir Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN (Otok Kuswandaru) menjadi salah satu narasumber utama. Ada 5 hal yang beliau sampaikan antara lain:

  1. PP 30 Tahun 2019 tegas memisahkan Penilaian Kinerja ASN dengan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Kontrak Kerja.
  2. Masalah perilaku ASN sudah diatur melalui PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, dan seharusnya PP 30 Tahun 2019 hanya mengatur kinerja saja.
  3. Mensinergikan target organisasi dan capaian organisasi melalui Kinerja Individu, seharusnya berbanding lurus.
  4. Bimbingan kerja dan Konseling kerja merupakan hal baru dalam Manajemen Kinerja.
  5. Penilaian perilaku 360 derajat bisa dilakukan jika sistem berjalan (sistem tertutup), agar valid dilakukan dengan metode triangulasi antara atasan, bawahan dan teman sejawat.

Kolaboratif peran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformai Birokrasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam mewujudkan manajemen
kinerja dharapkan dapat terus berlanjut untuk membuat peraturan pelaksanaannya.
(dS)










Kisah Inspiratif

Spirit Sang Elang, Pesan untuk Pemimpin

Ada banyak sekali hal yang hilang begitu duduk di atas. Tawa ria yang bebas, hubungan tanpa jarak, manusia-manusia tulus yang datang tanpa kepentingan

Pejabat Moderat

Hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Bosan Hidup

Baik, besok sore kamu akan mati. Ambillah botol obat ini. Setengah botol diminum malam ini, setengah botol lagi besok sore jam enam.

Produk

Badan Kepegawaian Negara Regional XIII Aceh Secara Terus Menerus Selalu Mengembangkan
Produk Untuk Menunjang Layanan Kepegawaian Yang Lebih Baik

Kantor Regional XIII BKN Aceh

Jl. Sultan Iskandar Muda Gp. Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar 23371
Telp. (0651) 8071007 | Fax. (0651) 8071016
kanreg13.bkn@gmail.com
bknaceh
@bknaceh
https://aceh.bkn.go.id
5.5137455,95.3781329