Layanan pemberian persetujuan teknis Peninjauan Masa Kerja (PMK), Pindah Wilayah Kerja (PWK) dan persetujuan pemberian cuti diluar tanggungan negara (CLTN) bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan daerah sampai dengan Pembina Tk. I golongan ruang IV/b merupakan layanan Kantor Regional XIII BKN Aceh.

 

Dasar Hukum :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 jo PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003;

 

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

1. Penerimaan surat pengantar nota usul mutasi lain-lain (PMK, PWK dan CLTN) melalui Seksi Verifikasi dan Pelaporan Mutasi dan Status Kepegawaian;
2. Seksi Verifikasi dan Pelaporan Mutasi dan Status Kepegawaian mendistribusikan berkas tersebut kepada Seksi Mutasi Instansi Vertikal dan Provinsi dan Seksi Mutasi Instansi Kabupaten/Kota;
3. Pemeriksaan kelengkapan berkas mutasi lain-lain (PMK, PWK dan CLTN) dan penginputan melalui SAPK oleh Seksi Mutasi Instansi Vertikal dan Provinsi dan Seksi Mutasi Instansi Kabupaten/Kota;
4. Hasil pemeriksaan dikategorikan kedalam tiga jenis yaitu Memenuhi Syarat (MS), Bahan Tidak Lengkap (BTL) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
5. Usulan yang memenuhi syarat diberi nomor persetujuan dan ditetapkan Surat Keputusannya;
6. Usulan yang BTL dan TMS dikembalikan ke instansi pengusul;
7. Penyampaian berkas memenuhi syarat menggunakan pengantar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

 

Persyaratan :