Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. PP No. 11 tahun 2002 tentang perubahan atas PP no 98 th 2000 tentang pengadaan PNS;
3. Perka BKN no 09 th 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan PNS;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

1. Berkas usul masuk diterima oleh Seksi Verifikasi dan Pelaporan Pengangkatan dan Pensiun untuk dikendalikan dan didistribusikan kepada Seksi Pengangkatan;
2. Seksi Pengangkatan memproses berkas usulan meliputi mengendalikan, mengoreksi dan memberikan penetapan NIP;
3. Kepala Seksi Pengangkatan menandatangani Nota Persetujuan NIP;
4. Seksi Pengangkatan mengirimkan Nota Persetujuan NIP kepada Seksi Verifikasi dan Pelaporan Pengangkatan untuk disampaikan kepada petugas penghubung.

Persyaratan :

• Surat Pengantar Instansi (BKD);
• 4 rangkap Usul Penetapan NIP CPNS dengan tdtgn asli pejabat berwenang dan ditempel pasfoto 3x4;
• 1 lembar foto copy sah Keputusan PPK tentang penetapan formasi PNS tahun anggaran ybs;
• 1 lembar foto copy sah ijazah/ STTB sesuai kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
• 1 set Daftar Riwayat Hidup yang ditulis tangan memakai huruf kapital dan tinta hitam serta ditempel pasfoto  ukuran 3x4;
• 1 lembar surat pernyataan sesuai anak lampiran I-d Keputusan Kepala BKN No 11 tahun 2002;
• Foto copy bukti pengalaman kerja bagi yang memiliki;
• Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
• Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari dokter;
• Surat keterangan bebas narkoba;
• Surat pernyataan dari pejabat struktusal eselon II yang akan menerima penempatan CPNS pada unit kerja di lingkungannya.