Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Perturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan , Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 59/KEP/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Regional X, XI dan XII BKN.

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

1. Usul masuk diterima dan diagendakan Seksi Verifikasi dan Pelaporan Pengangkatan dan Pensiun;
2. Seksi Verifikasi dan Pelaporan Pengangkatan dan Pensiun mendistribusikan ke Seksi Pensiun PNS Instansi Kab/Kota dan Seksi Pensiun PNS Instansi Vertikal/Provinsi;
3. Analis Kepegawaian / Pemroses Mutasi Kepegawaian memeriksa berkas usul dan membuat konsep SK serta melakukan penomoran;
4. Proses SAPK, entry data, cetak SK, dan ditempel foto;
5. SK Pensiun ditandatangani oleh Kepala Seksi / Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun;
6. SK Diserahkan ke Seksi Verifikasi dan Pelaporan Pengangkatan dan Pensiun untuk dibuat pengantar keluar dan diserahkan/dikirim kepada BKD/Penghubung sedangkan berkas pertinggal disimpan kedalam takah pensiun;
7. Seksi Verifikasi dan Pelaporan Pengangkatan dan Pensiun membuatkan dan mengirimkan surat kepada instansi pengusul untuk melengkapi berkas bagi berkas usul yang tidak lengkap (BTL).

Persyaratan :